Peraturan Menikahi Rekan Satu Kantor Telah di Putuskan MK

peraturan menikahi rekan satu kantor telah di putuskan mk

Pasangan yang bekerja dalam satu institusi kini tak perlu khawatir jika ingin menikah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), karyawan kini boleh menikah dengan teman sekantor tanpa harus ada yang mengundurkan diri lebih dulu. Keputusan MK itu diambil atas uji materi pada Pasal 153 ayat 1 huruf f  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai memfasilitasi larangan pernikahan dengan teman sekantor. Bunyi pasal 153 ayat 1 adalah “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Dalam amar putusannya, MK menyatakan “frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak memiliki hukum mengikat.” Dengan demikian, pasal 153 ayat 1 huruf f itu secara keseluruhan dibaca “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan (sesuai pasal huruf f).” Pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

Gugatan ini diajukan Jhoni Boetja yang mewakili Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pekerja PLN. Selain Jhoni, ada tujuh pemohon lain yang menemaninya dalam uji materi tersebut yang terdaftar dengan nomor 13/PUU-XV/2017 tersebut. Gugatan ini diajukan 8 karyawan. Mereka adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Pemohon merasa dirugikan dengan aturan tersebut karena membatasi hak setiap orang untuk menikah. Kedelapan orang itu meminta agar Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama’. Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kebahagiaan bagi karyawan yang ingin menikahi pasangannya dalam 1 kantor. MK memperbolehkan pernikahan antar-rekan satu kantor karena itu sesuai konstitusi dan hak manusia yang hakiki. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan larangan tersebut tidak sejalan dengan norma pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

Larangan pernikahan bagi suami-istri yang satu kantor bagi karyawan swasta dan BUMN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan 8 warga itu akan diputus siang ini oleh 9 hakim konstitusi. Dilansir website MK, sidang tersebut akan digelar Kamis (14/12/2017), pukul 11.00 WIB di ruang sidang utama Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sidang putusan itu akan dipimpin Ketua MK Arief Hidayat. Menurut hakim, hubungan pernikahan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan. “Oleh karena itu menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah dan konstitusional,” ucap hakim anggota. Para hakim konstitusi juga menilai, tidak ada norma moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum yang akan terganggu dengan fakta karyawan yang menikahi teman sekantor.  Di sisi lain, kekhawatiran munculnya konflik kepentingan karena menikahi teman sekantor dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat. “Sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional, dan berkeadilan,” ucapnya. Para pemohon menjelaskan alasannya mengajukan gugatan tersebut ke MK. Mewakili Pemohon, Jhoni mengatakan, menikah adalah melaksanakan perintah agama. “Jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak,” kata Jhoni.

Please follow and like us:

1 comment on “Peraturan Menikahi Rekan Satu Kantor Telah di Putuskan MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *